Indonesia Rawan Bencana Pakar Gempa: Sistem Mitigasi Bencana Terpadu Mutlak Diperlukan

Jakarta – Letak geografis Indonesia berada di kawasan rawan bencana, terutama gempa. Selama Januari 2010 saja tercatat sekitar 100 kali gempa. Karena itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem mitigasi bencana terpadu. Ahli Gempa dan Seismologis ITB Bandung, Wahyu Triyoso PhD, mengungkapkan sistem mitigasi bencana yang terintegrasi merupakan kebutuhan mendesak bagi negara yang rawan gempa. Data menunjukkan, sejak Januari 2010, telah terjadi lebih dari 100 kali gempa berkekuatan di atas 5 SR di Indonesia. Dan sejak tahun 2004, tercatat lebih dari 800 kali gempa berkekuatan di atas 5 SR. “Keberadaan sistem mitigasi bencana akan membuat pemerintah dan masyarakat memiliki adaptasi dan antisipasi yang lebih baik terhadap perilaku alam khususnya gempa,” kata Wahyu, Kamis (8/4/2010). Pengajar jurusan Teknik Geofisika ITB itu berpendapat ada beberapa hal mendasar dalam mitigasi bencana. Salah satunya pelestarian pengetahuan lokal (local knowledge) dari masyarakat yang dikombinasikan dengan aplikasi pengetahuan terbaru (updating knowledge) dalam hal bagaimana mengantisipasi potensi bencana. “Masyarakat Pulau Simuelue di Aceh, misalnya, punya kebiasaan berlari ke perbukitan apabila terjadinya gempa dibarengi surutnya air laut, untuk menghindarkan diri dari terjangan tsunami. Kearifan lokal semacam itu perlu ditunjang dengan pengetahuan yang bersumber dari riset modern mengenai gempa dan tsunami, agar masyarakat dapat mengantisipasinya lebih baik lagi,” ujar Wahyu. Terkait dengan pembaruan pengetahuan tersebut, lanjut Wahyu, pemerintah harus memastikan adanya studi atau riset yang berkelanjutan mengenai bencana. Menurut Wahyu, beberapa topik riset tentang gempa mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat. Topik-topik riset itu antara lain, riset tentang sesar aktif dan geologi kwarter, riset kegempaan untuk identifikasi probable sumber gempa besar dan aspeknya, seperti deformasi, vibrasi dan atenuasi. Selain itu, juga riset paleo eartquake dan kaitannya dengan tsunami. “Riset-riset bencana itu harus menjadi agenda jangka panjang. Selain untuk menginventarisasi potensi bencana gempa, hasil riset juga dapat menjadi bahan untuk menyusun platform rencana pembangunan daerah-daerah yang berada di zona patahan aktif. Karena itu, DPR harus mulai memikirkan UU Mitigasi Bencana dan mengalokasikan anggaran lebih besar bagi program mitigasi gempa,” tandasnya. Hal senada sebelumnya juga disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief. Menurutnya, pengalaman di negara rawan gempa, seperti Jepang, menunjukkan bahwa mitigasi bencana dapat mengeliminasi dampak-dampak mengerikan dari gempa, seperti jatuhnya korban jiwa. “Idealnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Mitigasi Bencana. Sebelum itu terwujud, kita perlu membuat sebuah pedoman mitigasi bencana secara nasional,” ungkap Andi.sumber detik.com

Debit Barito Naik, Tongkang Dilarang Berlayar

“Mulai hari ini semua angkutan tambang dan kayu dilarang berlayar melewati jembatan, karena permukaan air Sungai Barito di atas normal,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Barito Utara, Tenggara di Muara Teweh, Kamis.

Naiknya air di pedalaman Sungai Barito ini akibat tingginya curah hujan terutama di wilayah Utara Kabupaten Murung Raya (Mura) dan sebagian akibat meluapnya sungai di wilayah Kabupaten Barut.

Ketinggian air permukaan Sungai Barito, Kamis (8/4) tercatat pada Skala Tinggi Air (STA) di Muara Teweh mencapai 12 meter yang menunjukkan angka di atas normal sehingga tongkang dan kapal besar tidak bisa melewati bagian bawah jembatan sepanjang 270 meter yang dibangun tahun 1990.

“Untuk sementara transportasi sungai khususnya angkutan kapal bertonase besar dihentikan sampai kondisi sungai turun minimal batas STA 11,50 meter,” katanya didampingi petugas Teknis Lalulintas Sungai, Rizalfi.

Menurut dia, saat ini angkutan kapal tunda (tugboat) dan tongkang batubara sebagian besar sudah berlayar sebelum ketinggian air Sungai Barito di atas normal.

Namun puluhan tongkang baik kosong maupun bermuatan puluhan ribu ton batu bara milik perusahaan pemegang izin kuasa pertambangan (KP) dan pemegang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terpaksa bersandar di kawasan hutan pinggiran Sungai Barito, karena tidak bisa melewati jembatan.

“Sejumlah tongkang masih ada tertahan di wilayah hulu, karena sebagian besar sudah lewat saat air belum naik,” jelasnya.

Naiknya debit air di pedalaman Sungai Barito itu mengancam sejumlah desa di wilayah Kabupaten Mura dan Kabupaten Barut yang biasa menjadi langganan banjir.sumber antara news

Trauma Smong Masih Membekas

Ilustrasi

Teriakan “Gempa…gempa…,” membangunkan orang-orang yang spontan keluar dari rumah manakala  bumi Aceh, Rabu, sekira pukul 05.15 WIB bergoyang.

Dalam hitungan menit, sebagian besar warga, terutama mereka yang berdomisili di desa yang berdekatan dengan pantai, bergegas pergi  mencari dataran tinggi meski tidak sedikit juga yang bertahan di rumah.

Bagi sebagian warga Aceh, gempa pada subuh hari itu mengingatkan kembali pada gempa 26 Desember 2004 yang disusul tsunami hebat.

“Bagaimana saya tidak mengungsi, peristiwa tsunami lima tahun lalu masih membekas dalam diri kami sekeluarga,” kata Joni, warga Banda Aceh.

Situasi tersebut tidak hanya dialami Joni dan keluarganya, tapi juga sebagian warga yang desanya berjarak sekitar satu hingga dua kilometer dari pesisir pantai  Kota Banda Aceh.

Suasana pagi hari itu bertambah mencekam menyusul terputusnya aliran listrik PT PLN yang membuat Banda Aceh dan wilayahnya lainnya gelap gulita.

“Perasaan saya jadi tidak enak, ayo kita mengungsi ke Lambaro. Saya khawatir sekali akan terjadi tsunami seperti lima tahun lalu,” kata Saifuddin, warga Kelurahan Beurawe, Kota Banda Aceh.

Warga bergegas, ada yang naik motor, mobil, dan becak, bahkan dump truk, berburu mencari dataran tinggi pascagempa kuat. Suasana jalan raya yang sebelumnya sepi, mendadak padat pada subuh hari itu.

Tsunami atau bagi masyarakat kepulauan Simeulue disebut dengan smong membekas kuat dalam diri penduduk di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Oleh karena itu, puluhan ribu warga Aceh, terutama di Simeulue, tanpa ada yang mengomando, langsung “ambil langkah seribu” ketika merasakan guncangan gempa semakin kuat.

Pengalaman smong lima tahun lalu seakan  menjadi pelajaran paling berharga bagi masyarakat di Aceh untuk menghindari jatuh korban jiwa pascagempa.

“Di satu sisi memang menjadi pelajaran berharga karena secara cepat masyarakat melakukan antisipasi sebelum datang tsunami. Tapi, di sisi lain dikhawatirkan dapat menambah korban kecelakaan jika terjadi kepanikan,” kata anggota DPRA Darmawan.

Ia berharap Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh  lebih tanggap menurunkan petugas, apakah Satpol PP atau polisi, guna membantu pengamanan jalan raya jika terjadi gempa kuat.

Darmawan juga menyatakan bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil manfaat pascagempa dengan penyebaran isu-isu akan terjadi tsunami, sehingga masyarakat mengungsi dan meninggalkan rumah.

“Bukan tidak mungkin saat warga meninggalkan rumah, kemudian ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan, misalnya menguras seisi rumah yang ditinggalkan penghuninya,” kata anggota fraksi Partai Aceh itu.

Terbesar pascatsunami
Wakil Gubernur Muhammad Nazar menyatakan, gempa yang mengguncang Kabupaten Simeulue itu merupakan terbesar pascagempa dan tsunami pada 2004.

Bencana alam yang disertai tsunami akhir 2004 mengakibatkan lebih 200 ribu jiwa meninggal dunia dan hilang serta menghancurkan berbagai fasilitas publik dan rumah di Aceh.

Wagub menyebutkan, meski tidak ada korban meninggal akibat gempa namun tercatat 12 warga korban luka, empat di antaranya cedera berat dan kini dalam perawatan di rumah sakit setempat.

Gempa juga mengakibatkan beberapa gedung pemerintah dan rumah retak. Belum ada angka pasti mengenai kerusakan bangunan.

Muhammad Nazar, yang juga Ketua Satkorlak PB Provinsi Aceh, mengatakan, gempa Simeulue mengakibatkan puluhan tiang listrik roboh di sejumlah kecamatan di pulau tersebut.

Pemerintah Aceh, kata dia, menyatakan simpati dan akan segera mendata berbagai kerusakan akibat gempa dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat korban bencana alam tersebut.

Simeulue merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang wilayahnya berada di kepulauan. Letaknya sekitar 110 mil laut dari pesisir pantai barat Provinsi Aceh.

“Yang penting masyarakat kepulauan Simeulue tidak panik menghadapi musibah ini dan diharapkan tetap waspada karena bencana alam merupakan ujian dari Allah SWT,” katanya.

Ia menyatakan, isu tsunami pascagempa yang secara cepat merebak harus disikapi secara arif, sehingga tidak menimbulkan kepanikan.

“Kami mengimbau masyarakat tidak langsung percaya, kemudian terus bergegas meninggalkan rumah. Pemerintah tidak tinggal diam untuk memantau situasi pascagempa melalui kerja sama dengan BMKG,” kata Muhammad Nazar.

Akan tetapi, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu percaya 100 persen kepada peralatan canggih yang saat ini sudah terpasang untuk mendeteksi dini tsunami di Aceh.

Sebab, ia menilai peralatan canggih pendeteksi gempa dan tsunami seperti sistem peringatan dini  yang terpasang di wilayahnya masih perlu perbaikan.

“Masih banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk peralatan canggih. Karenanya saya imbau masyarakat agar tidak tergantung 100 persen pada peralatan itu,” katanya.

Karenanya masyarakat agar memanfaatkan juga kearifan lokal, misalnya melalui pengumuman dari masjid atau meunasah di desa.

Selain itu, Muhammad Nazar menyatakan penting juga pemberian penyuluhan kepada masyarakat dan mengimbau warga tetap taat kepada hukum atau aturan yang ada, misalnya tidak mendirikan bangunan di bibir pantai.

“Masyarakat harus taat aturan, jika pemerintah mengintruksikan agar tidak mendirikan bangunan rumah di bibir pantai maka jangan dilanggar. Itu semua merupakan upaya kita mencegah korban jiwa dan harta jika terjadi tsunami,” katanya menambahkan.

Setiap adanya gempa, Satkorlak memanfaatkan alat komunikasi  untuk memantau perkembangan, sehingga masyarakat bisa cepat menerima informasi jika disusul dengan tsunami.  “Alhamdulillah, gempa Simeulue itu tidak ada tsunami,” tambahnya.

Tahan gempa
Simeulue merupakan satu dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang masuk dalam peta rawan terjadi gempa dan tsunami.

Konon, ratusan tahun silam wilayah kepulauan Simeulue pernah diterjang gempa dahsyat yang disertai tsunami dengan ketinggian air laut mencapai 20 meter.

Karena itu, berbagai cerita orang tua terdahulu tentang adanya tsunami atau smong dalam bahasa Simeulue, telah menjadi pelajaran hingga kini bagi masyarakat bahwa jika gempa langsung mengungsi ke dataran tinggi.

“Karena berdasarkan cerita para orang tua tentang smong maka masyarakat kami spontan berlarian mencari dataran tinggi pascagempa dan itu berlaku sampai saat ini,” kata tokoh masyarakat Simeulue Rahmad.

Sekitar 1990-an, sebagian besar bangunan di Simeulue masih menggunakan konstruksi kayu. Akan tetapi, kini sudah berubah dan sebagian berkonstruksi beton.

Karena Simeulue termasuk dalam peta daerah rawan bencana gempa di Samudera Hindia itu maka pemerintah setempat diminta mengadopsi bangunan tahan gempa.

“Ini hendaknya mendapat perhatian pemerintah dan instansi terkait di daerah kepulauan tersebut,” kata Manajer Riset Pusat Studi Lingkungan dan Masyarakat Adat Aceh M Oki Kurniawan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah puluhan kali terjadi gempa kuat di Kabupaten Simeulue yang menyebabkan banyak kerusakan bangunan, baik milik pemerintah maupun masyarakat dengan kerugian materi tidak terhitung lagi.

Selain gempa 7,2 skala richter Rabu (7/4), gempa kuat lainnya pernah terjadi Simeulue, yakni 7,3 SR pada 20 Februari 2008. Kemudian 8,2 SR yang terjadi 28 Maret 2005 8,2 SR dan gempa dipicu tsunami 9,0 SR yang terjadi pada 26 Desember 2004.

Melihat rangkaian gempa kuat tersebut, kata dia, seharusnya pemerintah daerah menerapkan konsep pembangunan tahan gempa, sehingga uang negara tidak dihabiskan membangun infrastruktur di daerah itu.

“Kalau anggaran pemerintah hanya habis membangun kantor pemerintahan setiap tahunnya karena rusak akibat gempa kapan bisa menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Oleh karena itu, pola pembangunan tahan gempa harus diterapkan sejak sekarang, kata aktivis lingkung hidup yang kerap melakukan penelitian di Simeulue tersebut.

“Kantor-kantor tersebut juga pernah parah rusak karena gempa tahun-tahun sebelumnya. Gempa subuh kemarin itu kembali merusak banyak kantor pemerintahan. Artinya, pembangunan di Simeulue hanya itu-itu saja,” kata dia.

Namun yang paling penting adalah masyarakat Aceh dan khususnya di Simeulue tidak terus larut dalam trauma akibat gempa dan tsunami, karena itu kehendak Tuhan dan bisa terjadi kapan saja.

Kewaspadaan tinggi yang perlu terus dilakukan, agar jika terjadi smong, dampaknya bisa diperkecil.sumber KOMPAS.com

<!–/ halaman berikutnya–>

Walah… Belanda Bantu Atasi Banjir di Semarang

SEMARANG, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, kamis (8/4/2010), mencanangkan pembangunan Polder Banger di Kota Semarang. Polder itu dipercaya mampu mengatasi banjir dan rob di Kota Semarang wilayah utara dan timur.

Sekretaris Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko saat pencanangan mengatakan, masalah rob di Kota Semarang merupakan yang terparah di Indonesia, karena air laut masuk hingga tengah kota.

Penanganan yang paling tepat, menurut Agoes, adalah dengan sistem polder.Semua pihak dalam kesempatan itu sepakat bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Hal yang lebih penting adalah pengelolaan polder yang konsisten.SUMBER,KOMPAS.com

Banjir di Brasil, 79 Tewas

2010-04-07
Banjir merendam ibu kota Reasil, Rio de Janeiro, Selasa (6/4). Sedikitnya 77 orang tewas karena banjir dan tanah longsor.

“Wali Kota Rio de Jeneiro Eduardo Paes memperkirakan, hujan pada Senin dan Selasa itu setebal 29 centimeter

[RIO DE JENEIRO] Hujan badai yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Rio de Jeneiro menewaskan 79 orang. Hampir semua korban yang meninggal karena tertimbun tanah longsor di wilayah pegunungan yang melingkari Kota Rio de Jeneiro. Demikian disampaikan para pejabat setempat, Selasa (6/4).
Pejabat pertahanan sipil mengatakan, hampir setengah dari seluruh korban tewas itu terjadi di Kota Rio de Jeneiro. Otoritas setempat meminta warga untuk tetap tinggal dalam rumah dan tidak keluar rumah karena jalanan masih tergenang air. “Hampir semua jalan utama di Kota Rio de Jeneiro ditutup karena banjir. Setiap orang yang berusaha untuk masuk melalui jalan-jalan itu akan sangat berisiko,” kata Wali Kota Rio de Jeneiro, Eduardo Paes.
Menyusul hujan yang mengguyur sejak Senin (5/4) sore itu, otoritas lokal memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah guna mencegah warga keluar rumah pada Selasa (6/4). Sementara itu, di sejumlah daerah, mobil-mobil dan sepeda motor terjebak di jalan dan dibiarkan terendam. Banjir itu juga mengacaukan lalu lintas udara. Sejumlah penerbangan dari dan ke Rio de Jeneiro tertunda. Sedangkan, beberapa wilayah di kota metropolitan Rio de Jeneiro, sekitar 16 juta warga terpaksa harus “menikmati” banjir, terutama warga miskin yang tinggal di tempat-tempat kumuh di kota itu.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengeritik kebijakan pemerintah kota yang membiarkan pembangunan rumah liar selama bertahun-tahun di daerah-daerah yang sangat berisiko tinggi di kota tersebut tahun.
Para pejabat lokal, kata Lula, sudah menutup mata mereka terhadap pembangunan yang berada di bawah standar, meskipun perbukitan di belakang Kota Rio de Jeneiro potensial longsor. Lula berjanji, pemerintahannya akan bekerja untuk memperbaiki kualitas pembangunan di daerah itu. Sampai air surut pun hanya sedikit yang bisa dilakukan, kata Presiden Lula.

Terbesar
“Semua kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya hujan reda sehingga Rio bisa kembali normal dan kita bisa membenahi apa yang perlu dibenahi di dalam kota ini. Ini adalah banjir terbesar yang melanda kota bersejarah Rio de Jeneiro. Dan ini adalah hujan terbesar yang terjadi selama sehari,” ujarnya kepada radio lokal.
Presiden Lula seharusnya mengunjungi Rio de Jeneiro pada Selasa (6/4) untuk meresmikan sebuah pusat kesehatan baru dan sebuah fasilitas perlindungan anak yang secara khusus melayani warga miskin kota. Tetapi, semua acara itu ditunda karena hujan sangat lebat dan tidak memungkinkan orang keluar rumah.
Hujan lebat di kota yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Olimpiade dan Piala Dunia mendatang itu terjadi setelah banjir besar melanda Sao Paulo pada awal tahun ini setelah musim semi yang paling basah di wilayah ini lebih dari 10 dekade.
Wali Kota Rio de Jeneiro Eduardo Paes memperkirakan, hujan pada Senin dan Selasa itu setebal 29 centimeter dan menyebabkan tanah longsor mengancam sekitar 10.000 rumah di kota terbesar kedua di Brasil itu.
“Sangat tidak dianjurkan bagi siapa pun untuk meninggalkan rumah mereka. Kami ingin menyelamatkan kehidupan,” kata Wali Kota Eduardo Paes.
Menurut dia, seperti dikutip website koran O Globo, hujan itu merupakan yang terbesar menghantam Rio dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, hujan dengan ketebalan 24 centimeter terjadi pada 2 Januari sumber suara pembaruan

Jalan Berengbengkel Rusak Akibat Banjir

//

PALANGKARAYA, SENIN – Banjir di Kelurahan Berengbengkel Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya, Kalteng, sudah surut. Namun, banjir tersebut menyisakan kerusakan jalan.

Kondisi jalan dari perkampungan menuju jalan protokol menjadi rusak, akibatnya warga merasa terganggu. Warga harus berhati-hati agar tidak tertabrak lubang dan celaka.

Dari sepanjang tiga kilometer jalan satu-satunya itu, sekitar satu kilometer di antaranya rusak berat akibat tergerus banjir Januari lalu padahal jalan tersebut baru diperbaiki 2009 lalu.

Alfi, warga setempat berharap perbaikan segera dilakukan agar warga tidak terganggu lagi. Warga berharap jalan kembali ditinggikan sehingga tidak terendam banjir saat musim penghujan. Banjir sering terjadi ketika Sungai Kahayan meluap.